17 hours ago
13
Tokoh sentral pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Dato’ Huzrin Hood. (Foto: AlurNews) AlurNews.com – Salah satu tokoh sentral pejuang pembentukan Provinsi Kepulauan Riau, Dato’ Huzrin Hood angkat bicara mengenai perlakuan atau sikap tak menyenangkan yang menimpa sejumlah warga Kepri di pintu masuk Pelabuhan Kukup, Johor Malaysia.
Aksi tidak ramah oleh oknum petugas Imigrasi Malaysia tersebut memicu keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat perbatasan.
Padahal, para WNI asal Kepri yang datang ke Malaysia melalui jalur resmi serta mengantongi dokumen perjalanan yang lengkap. Sikap penolakan atau intimidasi verbal tanpa alasan logis di pos perbatasan ini dinilai mencederai asas resiprokal kedua negara.
“Kami sangat menyayangkan aksi tidak humanis ini, mereka datang secara legal dan resmi tetapi justru diperlakukan tanpa rasa hormat. Ingat, hubungan saudara atau serumpun wajib dijaga dengan baik,” tegasnya, Kamis (14/5/2026).
Huzrin mengingatkan bahwa masyarakat perbatasan Indonesia–Malaysia, khususnya Kepri dan Johor, memiliki ikatan darah, sejarah, budaya, dan kekeluargaan yang sangat kuat sejak zaman leluhur. Menurutnya, tensi geopolitik regional yang stabil selama ini ditopang oleh kebudayaan Melayu serumpun.
“Sangat tidak pantas jika integritas hubungan erat ini dirusak oleh arogansi pelayanan birokrasi di pos perbatasan darat maupun laut,” kata dia.
Dikatakan dia, mobilitas warga Kepri ke wilayah Johor terhitung sangat tinggi setiap harinya, hubungan ini mencakup berbagai urusan vital yang saling menguntungkan kedua belah pihak, antara lain:
1. Akses Kesehatan, banyak warga Kepri melakukan pengobatan medis ke berbagai rumah sakit di Johor.
2. Perdagangan Lintas Batas, aktivitas ekonomi mikro dan makro penopang logistik wilayah pesisir.
3. Kunjungan Kekeluargaan, relasi pernikahan lintas negara yang telah mengakar selama ratusan tahun.
4. Sektor Pendidikan dan Sosial, pertukaran pelajar, riset kebudayaan, dan kegiatan keagamaan bersama.
“Untuk itu, tata kelola pelayanan imigrasi yang profesional, ramah, dan beretika mutlak diperlukan demi menjaga keharmonisan jangka panjang kedua negara,” tutur Huzrin.
Ia menegaskan akan langsung bergerak cepat membawa masalah pelayanan imigrasi ini ke tingkat diplomasi yang lebih tinggi.
Dirinya juga menyatakan siap berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Johor Bahru agar keluhan warga perbatasan ini segera mendapatkan respons konkret dari otoritas Malaysia.
“Masalah pelayanan di perbatasan ini harus menjadi perhatian bersama antarpemerintah. Kami akan langsung menjalin komunikasi tegas demi melindungi hak warga negara kita di luar negeri, sekaligus memastikan hubungan harmonis warga kedua negara tidak terganggu,” cetusnya.
Terakhir, ia menambahkan langkah preventif yang cepat harus diambil oleh pihak berwenang agar sentimen negatif tidak menggelinding liar di tengah masyarakat Kepri yang dapat mengganggu iklim pariwisata maupun investasi regional.
“Jangan sampai tindakan tidak profesional dari segelintir oknum petugas lapangan melukai perasaan masyarakat perbatasan yang sejatinya adalah saudara dekat. Mari kedepankan profesionalisme kedinasan dan lestarikan kembali semangat persaudaraan Melayu serumpun,” ujarnya. (Andre)
