2 weeks ago
16
KABAR KALIMANTAN1, Tanjung Selor – DPRD Nunukan langsung turun ke lapangan memantau distribusi gas LPG 3 kilogram di perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Pulau Sebatik.
“Kunjungan lapangan ini untuk memantau sekaligus memastikan distribusi gas LPG ke masyarakat berlangsung lancar,” kata anggota Komisi II DPRD Nunukan, Firman Latif di Nunukan, Senin (20/1).
Firman Latif, mengungkapkan bahwa permintaan masyarakat terhadap gas LPG tiga kilogram sangat tinggi. Sehingga antrean pembelian kerap terjadi di pangkalan.
Untuk itu menurutnya, proses distribusi hingga penjualan ke masyarakat harus lancar agar keperluan dapur masyarakat terpenuhi.
Ia juga meminta masyarakat agar tertib saat antre. Termasuk menggunakan satu kartu identitas saja jika mengantre supaya gas LPG dapat terdistribusi merata ke masyarakat.
Pihaknya pun meminta distributor lebih ketat dalam melakukan pencatatan dan pembagian gas. Setiap warga harus dipastikan hanya mendapatkan jatah sesuai dengan kebutuhan.
Pemantauan yang dilakukan Komisi II diyakini dapat memperbaiki sistem distribusi gas di Sebatik. Dengan pengawasan yang lebih ketat, diyakini pula antrean panjang dan kelangkaan gas dapat diatasi.
Ia pun menegaskan Komisi II DPRD Nunukan terus memantau perkembangan situasi dan meminta Pemerintah Daerah, distributor, dan Pertamina segera mencari solusi atas permasalahan ini.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses yang mudah dan adil terhadap gas LPG,” tegas Firman.
Sebelumnya, pada Kamis (12/1), Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam juga memantau langsung proses pendistribusian gas LPG 3 kg di salah satu pangkalan di Sedadap, Nunukan. Dalam pemantauan tersebut, ia menyaksikan antrean panjang warga dari berbagai kelurahan.
“Saya prihatin melihat masyarakat, mereka harus antre lama hanya untuk mendapatkan gas LPG,” ujarnya.
Permasalahan ini menurutnya, terletak pada distribusi gas yang tidak sesuai wilayah. Banyak warga dari luar Kelurahan Mansapa, seperti Panamas, Kampung Nelayan, dan Tanjung Harapan, yang terpaksa antre di pangkalan tersebut karena nama mereka tidak tercatat di kelurahan masing-masing.
“Kondisi ini tidak efisien dan memberatkan masyarakat, mereka harus menempuh jarak jauh hanya untuk mendapatkan gas, harusnya pendistribusian dilakukan sesuai kelurahan masing-masing,” ujarnya.
Sumber: ANTARA
