PDI-P Kepri Gelar Rangkaian HUT ke-53, Tegaskan Tolak Pilkada Tidak Langsung

DPD PDI-P Kepri menggelar peringatan HUT PDI P, Jumat (23/1/2026). Foto: AlurNews.com

AlurNews.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menggelar rangkaian kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 PDI-P di Kantor DPD PDI-P Kepri, Jumat (23/1/2026).

Ketua DPD PDI-P Kepri, Suryo Respationo, mengatakan kegiatan tersebut bertepatan dengan hari ulang tahun Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarnoputri.

Menurut Suryo, rangkaian HUT PDI-P ke-53 masih akan berlanjut dengan berbagai agenda yang mengusung tema Merawat Pertiwi, yang menitikberatkan pada kepedulian terhadap lingkungan hidup.

“Ke depan akan ada kegiatan penanaman pohon, pelepasan bibit ikan, serta gotong royong membersihkan lokasi-lokasi yang membutuhkan perhatian, seperti daerah dengan penumpukan sampah,” ujar Suryo.

Selain kegiatan lingkungan, PDI-P Kepri juga menggelar kegiatan sosial, di antaranya kunjungan ke panti asuhan serta pembagian paket sembako kepada masyarakat.

Suryo menambahkan, puncak peringatan HUT PDI-P akan digelar pada Juni 2026, yang dikenal sebagai Bulan Soekarno.

“Pada bulan Juni nanti kami akan menggelar diskusi dan berbagai kegiatan lainnya. Di bulan itu juga ditargetkan konsolidasi partai dari tingkat pusat hingga RT dan RW sudah selesai,” kata dia.

Dalam kesempatan tersebut, Suryo turut menyinggung wacana pelaksanaan Pilkada tidak langsung. Ia menegaskan PDI-P menolak sistem tersebut karena dinilai merampas hak konstitusional rakyat.

“Pilkada tidak langsung itu merampas hak konstitusi rakyat. Bagaimana mungkin bupati dan wali kota dipilih oleh DPRD. Kalau pilkada langsung yang senang rakyat, kalau tidak langsung yang senang wakil rakyat,” tegasnya.

Meski hingga kini belum ada perubahan Undang-Undang Pilkada, Suryo menegaskan PDI-P akan terus mengawal isu tersebut. Menurutnya, sistem demokrasi Indonesia adalah presidensial dan tidak mengenal oposisi.

“PDI-P akan terus berjuang dan kami juga mendapatkan dukungan dari koalisi masyarakat sipil,” ujarnya.

Ia juga menegaskan posisi PDI-P sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan. Menurutnya, PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang berpihak kepada rakyat, namun tetap bersikap kritis terhadap kebijakan yang tidak pro rakyat.

“Ibu Ketua Umum selalu mengingatkan agar kader keluar dari zona nyaman dan duduk bersama rakyat kecil. Jika ada kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, PDI-P harus bersikap,” ujarnya. (nando)