2 hours ago
6
Wali Kota Batam Amsakar Achmad. Foto: AlurNews.comAlurnews.com – Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menegaskan bahwa rencana pelibatan ketua RT dan RW dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) bukan untuk menjadikan mereka sebagai penagih pajak.
Hal itu disampaikannya, sebagai satu catatan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batam terkait Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 sekaligus pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Pemerintah Kota Batam yang digelar di DPRD Batam, Jumat (10/7/2026) lalu.
Saat itu, Amsakar menyebutkan sebuah langkah dalam mengejar pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan. Pemkot Batam disebutkan akan menggandeng perangkat RT/RW guna melakukan pendataan langsung terhadap kendaraan masyarakat yang masih menunggak pajak.
Baca Juga: Pemko Batam Beri Penghargaan kepada Wajib Pajak, PAD Jadi Kunci Kemandirian Fiskal
“Warga yang tidak atau belum membayar pajak kendaraan, tidak perlu kaget jika petugas dari lingkungan sekitar datang ke rumah mereka,” ujarnya kala itu.
Setelah perihal rapat dengan DPRD Batam ini viral di media sosial, kini Amsakar menyebut bahwa perangkat RT/RW hanya akan membantu pemerintah melakukan pendataan terhadap objek pajak yang belum terdata secara optimal.
“RT/RW menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk menyerap aspirasi masyarakat. Dalam konteks pajak, mereka hanya membantu mengidentifikasi objek pajak yang belum terdata. Nantinya tim dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang akan bergerak melakukan verifikasi,” jelas Amsakar saat ditemui di Gedung Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam, Selasa (28/7/2026).
Ia menjelaskan, strategi peningkatan PAD dilakukan melalui dua pendekatan, yakni intensifikasi terhadap objek pajak yang sudah ada serta ekstensifikasi atau perluasan basis pajak melalui pendataan objek baru yang selama ini belum masuk dalam basis data pemerintah.
Menurut Amsakar, masih terdapat objek pajak yang sebenarnya sudah memiliki data kepemilikan, tetapi belum tercatat atau belum terkelola secara maksimal dalam sistem perpajakan daerah.
“Bayar atau tidak itu persoalan berikutnya. Yang terpenting objek pajaknya harus lebih dulu terdata,” ujarnya.
Amsakar menambahkan, RT/RW nantinya hanya berperan memberikan rekomendasi atau informasi mengenai masyarakat maupun objek yang perlu didata. Seluruh proses pendataan hingga tindak lanjut tetap menjadi kewenangan petugas Bapenda.
Ia juga memastikan kader pajak daerah yang dilibatkan dalam proses tersebut akan memperoleh insentif sesuai dengan beban pekerjaan yang dijalankan.
Menurut Amsakar, langkah optimalisasi pendapatan daerah diperlukan karena Batam memiliki tingkat kemandirian fiskal yang cukup tinggi. Dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam sekitar Rp4,3 triliun, sekitar 56 hingga 58 persen berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kondisi itu menunjukkan postur APBD Batam sehat karena sebagian besar ditopang oleh kemampuan daerah sendiri,” jelasnya.
Ia menyebutkan, kinerja fiskal Batam juga terus menunjukkan peningkatan. Jika dua tahun lalu Batam berada di peringkat kesembilan dalam indikator tertentu terkait kemandirian fiskal daerah, kini posisinya naik menjadi peringkat kelima.
Amsakar menegaskan kebijakan tersebut bukan bertujuan membebani masyarakat dengan penarikan pajak baru. Menurut dia, pemerintah hanya ingin memastikan seluruh potensi penerimaan daerah yang sudah ada dapat terdata secara optimal.
“Ini bukan soal memalak warga. Bisa jadi ada objek pajak yang belum tercatat karena masyarakat sibuk dengan aktivitasnya. Karena itu pemerintah memanfaatkan RT/RW sebagai perpanjangan tangan untuk membantu pendataan,” ujarnya.
Ia mengakui pembahasan mengenai pelibatan RT/RW menjadi sorotan publik, padahal dalam pemaparan KUA-PPAS juga disampaikan berbagai capaian pembangunan Kota Batam, mulai dari pertumbuhan ekonomi, peningkatan investasi, indeks pembangunan manusia hingga penurunan angka kemiskinan.
Menurut Amsakar, optimalisasi PAD merupakan bagian dari upaya pemerintah memperbesar kemampuan fiskal daerah agar semakin banyak kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dapat diwujudkan melalui program pembangunan.
“Kalau PAD bisa digali lebih optimal, semakin banyak pula aspirasi masyarakat yang bisa kami penuhi,” ujarnya. (Nando)
