16 hours ago
14
Peluncuran layanan digital pembayaran pajak, Gurindam Pay, Kamis (3/9/2026). Foto: Diskominfo TanjungpinangAlurNews.com – Pemerintah Kota Tanjungpinang menghadirkan Gurindam Pay untuk memudahkan pembayaran pajak sekaligus memperkuat pemantauan transaksi dan penerimaan pajak daerah secara real time.
Layanan digital tersebut diluncurkan Pemko Tanjungpinang bersama Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) dan Bank Indonesia (BI) di Altrue Hotel Tanjungpinang, Kamis (3/9/2026).
Wali Kota Tanjungpinang Lis Darmansyah mengatakan Gurindam Pay menjadi bagian dari upaya membenahi tata kelola pajak daerah melalui sistem digital. Dengan pencatatan elektronik, pemerintah dapat memantau penerimaan, kepatuhan wajib pajak, hingga potensi pajak yang belum tergali.
Baca Juga: Upaya Tingkatkan PAD, ASN Tanjungpinang Diminta Awasi Pajak dan Parkir
“Gurindam Pay bukan sekadar aplikasi, tetapi perubahan pembayaran manual menjadi digital,” ujar Lis, dikutip dari laman resmi Pemko Tanjungpinang.
Menurutnya, sistem tersebut juga harus memberi kemudahan bagi masyarakat yang ingin memenuhi kewajiban pajak. Di sisi lain, Pemko dapat lebih mudah mengidentifikasi wajib pajak yang belum menjalankan kewajibannya.
“Orang yang ingin taat pajak justru harus kita mudahkan dan prioritaskan,” kata Lis.
Lis menegaskan, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tidak selalu harus dilakukan dengan menambah beban masyarakat. Pemerintah dapat memperkuat basis data, meningkatkan kepatuhan, serta menutup celah kebocoran penerimaan.
“Data adalah pondasi dari sebuah kebijakan. Kita tidak mungkin meningkatkan PAD apabila kita tidak mengetahui dengan baik potensi yang kita miliki,” sebut Lis.
Ia meminta penerapan Gurindam Pay tidak berhenti pada peluncuran. Pemko harus mengukur dampaknya, mulai dari jumlah wajib pajak yang masuk sistem, penggunaan pembayaran digital, tingkat kepatuhan, hingga peningkatan penerimaan daerah.
“Harus ada perubahan. Berapa wajib pajak yang sudah masuk dalam sistem, berapa yang menggunakan layanan pembayaran digital, bagaimana tingkat kepatuhannya, berapa potensi pajak yang berhasil kita identifikasi dan berapa peningkatan penerimaan setelah sistem ini diterapkan. Semua itu harus kita ukur dan evaluasi,” ucapnya.
Lis juga meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memberikan pendampingan kepada wajib pajak yang belum terbiasa menggunakan layanan digital.
“Lakukan sosialisasi dan pendampingan kepada wajib pajak agar penerapan sistem digital tidak menyulitkan masyarakat,” kata dia.
Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Kepri Ardhenus Arfiansyah mengapresiasi penerapan Gurindam Pay di Tanjungpinang. Ia menyebut layanan tersebut menjadi yang pertama diterapkan di Kepri setelah sebelumnya digunakan di Medan.
“Di Kepri ini yang pertama. Tentu kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pemko Tanjungpinang dan semua pihak yang sudah mewujudkan Gurindam Pay,” ujar Ardhenus.
Ardhenus menilai digitalisasi tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat karena pembayaran pajak dapat dilakukan tanpa harus datang ke kantor.
“Bayar pajak bisa di mana pun dan kapan pun. Jadi tidak harus datang ke kantor,” katanya.
Ia berharap kemudahan transaksi tersebut berjalan beriringan dengan ketersediaan data penerimaan yang cepat dan dapat dipantau pemerintah.
“Harapannya pembayaran semakin mudah, datanya bisa real time dan lebih mudah dipantau,” ujarnya.
Penerapan Gurindam Pay turut mendukung program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), termasuk dalam penilaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).
Sementara itu, Plt Direktur Utama BRK Syariah Helwin Yunus mengatakan Gurindam Pay membantu pemerintah memperoleh informasi penerimaan pajak secara cepat sehingga pengelolaan pendapatan daerah dapat dilakukan lebih efektif.
“Bagaimana pemerintah daerah bisa memperoleh data secara real time terhadap penerimaan pendapatan daerah. Ini akan membawa tata kelola yang lebih efektif bagi pengelola pendapatan daerah,” ujar Helwin. (red)
